Topik ini sudah cukup lama bergulir. Kurang lebih
setahun, sejak pertama kali disosialisasikan oleh DPR. Hampir setahun juga RUU
ini menuai kontroversi. Bagi saya yang saat ini tengah mengenyam pendidikan
tinggi, tentu menjadi bahan yang wajib untuk diperhatikan, karena akan
berdampak langsung dalam proses belajar kami saat ini.
Sekitar bulan April lalu Rancangan Undang-Undang Perguruan
Tinggi (RUU PT) telah direvisi kembali dan disosialisasikan pada masyarakat.
Secara garis besar Naskah RUU tersebut berisi otonomisasi perguruan tinggi,
yang berarti Perguruan Tinggi di Indonesia akan berstatus tidak lagi tangani di
bawah pemerintah langsung.
Latar Belakang
Permasalahan pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan
tinggi, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Hal ini mengingat,
pendidikan tinggi merupakan fase pembentukan pola pikir, jati diri, dan
kedewasaan dari individu untuk menjadi bagian langsung bagi masyarakat. Maka
dari itu, baik-buruknya generasi akan sangat ditentukan pada masa pendidikan
tinggi.
Menurut Samsul Bahri, ketua Pansus RUU PT, terdapat tiga
masalah utama pendidikan tinggi saat ini yang mendorong dilahirkannya RUU PT.
Yaitu, keterjangkauan pendidikan tinggi, daya tampung perguruan tinggi,
relevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja dan industri. Ditambahkan oleh
Marzuki Alie, bahwa perguruan tinggi saat ini tidak mampu melahirkan generasi
yang menjadi teladan dan berakhlak mulia. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah
pendidikan tinggi di Indonesia, tidak hanya terletak pada kuantitas, tapi juga
pada kualitas lulusan yang mampu dihasilkan.
Lalu jika ditinjau dari fakta yang terjadi dilapangan,
maka seberapa besar strategi otonimsasi pendidikan tinggi ini akan memperoleh
hasil? Mari kita tengok sejenak wajah pendidikan tinggi di Indonesia.
Data dan Fakta
Berdasarkan data harian KOMPAS edisi April 2012, saat
ini, Ada sekitar 130 perguruan tinggi negeri serta sekitar 2.700 perguruan
tinggi swasta tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah itu hanya bisa ditampung
sekitar 1,1 juta mahasiswa baru. Padahal, jumlah lulusan SMA/SMK/MA sederajat
sekitar 2,9 juta orang per tahun. Hal ini berarti ada lebih dari 1,8 juta
lulusan SMA tidak mendapat tempat untuk mengikuti bangku kuliah. Pertambahan
200 PTS setiap tahunnya baru akan sebanding sekitar 3-5 tahun mendatang,
mengingat daya tampung PTS yang relatif lebih sedikit.
Selain daya tampung, tingginya biaya pendidikan tinggi
yang berkualitas juga menjadi fakta di Indonesia saat ini. Universitas
Indonesia menerapkan tiga komponen biaya pendidikan yaitu, 1) BOP (Biaya
Operasional Pendidikan) sebesar Rp 5 jt untuk S1 IPS dan Rp 7,5 jt untuk S1 IPA
dibayar per semester, 2) DKFM (Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa) sebesar
Rp 100.000/semester, 3) UP (Uang Pangkal) sebesar Rp 5 jt, Rp 10 jt dan Rp 25
jt (berbeda tergantung fakultas) dibayar di semester I tahun I, dan 4) DPP (Dana Pelengkap Pendidikan)
sebesar Rp 600.000 dibayar pada semester I tahun I.
Jadi, dengan demikian total biaya pendidikan S1 sangat
tergantung pada prodi yang dipilih, namun jika hendak dihitung secara kasar,
kisarannya adalah Rp 46,4 jt (asumsi
uang SPP terendah dan uang pangkal Rp 5 jt) hingga Rp 86,4 jt (uang pangkal dan
SPP max). Perhitungan ini adalah perhitungan dengan masa kuliah 4 tahun (8
semester), tanpa memperhitungkan adanya potongan untuk keluarga miskin.
(sumber:http://murniramli.wordpress.com/2012/02/07/unifikasi-biaya-pendidikan-di-perguruan-tinggi-2/)
Otonomisasi
Perguruan Tinggi
Pada naskah RUU PT tersebut, mandat pemerintah yang
diberikan kepada perguruan tinggi, 1) Perguruan tinggi dengan kemandirian
penuh, artinya sistem akademik maupun non akademik menjadi wewenang PT, tanpa
adanya campur tangan pemerintah 2) Perguruan tinggi dengan kemandirian
sebagian, artinya ada campur tangan pemerintah dalam pengaturan akademik atau
non-akademik perguruan tinggi. 3) perguruan tinggi yang sepenuhnya dibawah
tanggung jawab pemerintah. Ketiga opsi ini akan menjadi status-status bagi
perguruan tinggi. Kebijakan ini nantinya akan membagi perguruan tinggi
berdasarkan status mandat yang ditentukan oleh kementerian pendidikan.
Lalu pertanyaannya seberapa besar pengaruh otonomisasi
tersebut akan berdampak positif dalam menanggulangi masalah-masalah yang ada.
Dampak Otonomisasi
PT
Pemberian otonomi untuk perguruan tinggi akan memperbesar
kesempatan sebuah PT untuk mengatur kebijakan akademik maupun non akademik, hal
ini karena terlepasnya PT dari pengaruh birokrasi yang diterapkan oleh
pemerintah. Hal ini memperbesar PT-PT untuk bekerja sama dengan pihak-pihak
swasta, baik dalam pemberian insentif dana, fasilitas, dan berbagai hal. Maka
dari sini kemungkinan untuk peningkatan kualitas PT juga semakin dapat
ditingkatkan.
Tapi di sisi lain, wewenang ini juga memberikan
kesempatan yang lebh luas bagi PT dalam menetapkan kebijakan pembiayaan bagi
mahasiswanya. Akibatnya jika akhirnya PT menetapkan standar pembiayaan yang
cukup tinggi meskipun dengan jaminan kualitas yang baik, hal ini sama saja
dengan semakin memperkecil kesempatan bagi mereka yang miskin untuk dapat
memperoleh pendidikan di PT yang berkualitas. Pada akhirnya paradigma
pendidikan berkualitas itu harus mahal, akan semakin berkembang di masyarakat.
Tidak Begitu
Berpengaruh bagi PTS
Di lain pihak, sedikitnya jumlah PTN yang ada diimbangi
dengan begitu banyaknya jumlah PTS yang berdiri, meskipun secara perhitungan
sampai saat ini belum sebanding dengan jumlah siswa SMA yang lulus tiap
tahunnya. Peran PTS sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan dengan PTN, hal
ini mengingat jumlahnya yang begitu banyak dan tersebar di seluruh penjuru
nusantara. Seharusnya, dukungan yang besar juga diberikan oleh pemerintah bagi
PTS-PTS yang kini sudah ada. Bukan hanya dalam hal birokrasi, tapi peningkatan
kualitas PTS tersebut. Jumlah yang tinggi, terkadang mengabaikan faktor
kualitas, hal ini juga bukanlah merupakan solusi yang tepat. Kualitas
pendidikan yang buruk, pada akhirnya hanya menghasilkan sarjana-sarjana yang
tidak mampu menjadi solusi bagi masalah-masalah yang ada.
Lalu dengan adanya otonomisasi apakah akan mendukung PTS?
Sepertinya tidak akan berpengaruh banyak. Karena, pada tanpa diberikan
otonomisasi tersebut, pengelolaan PTS juga sudah mandiri. Artinya meskipun UU
ini dibentuk, tidak akan memberi pengaruh yang cukup dalam peningkatan mutu
pendidikan PTS tersebut. Pada akhirnya, tetap saja tingkat kualitas akan sangat
ditentukan oleh pendanaan yang ada. Dan mahasiswalah yang menjadi korban.
Rekomendasi
Hal paling mendasar yang ditanamkan oleh pemerintah
adalah bagaimana cara menekan biaya pendidikan tinggi serendah-rendahnya
sehingga dapat diakses oleh masyarakat manapun. Ketika tujuan proses
peningkatan kualitas pendidikan pada akhirnya juga berdampak pada kenaikan
biaya pendidikan, maka hal itu tidak sesuai. Perlunya suatu jaminan hukum yang
dibentuk untuk tetap mengawasi jalannya proses pendidikan tinggi. Sehingga bagi
perguruan tinggi yang pada akhirnya hanya menambah beban mahasiswanya dengan
dalih peningkatan sarana, dapat ditindak tegas secara hukum.
Untuk PTS-PTS yang ada, dukungan oleh pemerintah juga
perlu ditingkatkan. Dengan cara pemberian kesempatan yang sama dengan PTN,
sehingga secara nasional maupun internasional mereka juga dapat diakui. Hal ini
akan berdampak positif bagi peningkatan mutu PTS yang ada.
Penggunaan sistem ini memang harus dikaji lebih rinci dan
mendalam. Bukan hanya dari potensi peningkatan mutu, tapi juga aspek sosiologis
dan kondisi faktual yang ada. Agar nantinya dana 2000 triliun rupiah yang
digelontorkan pemerintah untuk pendidikan juga dapat dirasakan manfaatnya bagi
peningkatan kualitas pendidikan rakyat miskin.
Sebenarnya masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian
terkait RUU ini, baik dari segi tata kelola, aspek sosiologi, sampai pengaturan
tenaga pendidikan terkait. Tapi berhubung kecerdasan saya belum sampai hal-hal
tersebut, maka saya cukupkan sampai disini saja. Takutnya malah
menjerumuskan.hehehe Semoga tulisan singkat ini mampu memberi manfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar