DEMONSTRASI ANARKIS CIDERAI PROSES DEMOKRATISASI

Oleh: Andy Wiyanto

Demonstrasi merupakan penjewantahan aspirasi rakyat yang tidak terbendung oleh pemerintah melalui kebijakannya. Demonstrasi juga menjadi urgent ketika fungsi check and balances tidak lagi optimal dalam organ penyelenggara negara. Pendek kata, demonstrasi adalah wujud partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan menjadi kontrol atas penyelenggaraan negara oleh wakil rakyat. Demonstrasi menjadi penting sebab merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu demonstrasi sebagai hak warga negara yang bebas menyampaikan pendapatnnya haruslah dilakukan secara bertanggung jawab.

Begitu pentingnya demonstrasi hingga diatur dalam instrumen HAM nasional, yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Demonstrasi sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang keberadaannya dijamin secara konstitusional di Indonesia.

Bahkan sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Pengaturan demonstrasi dalam kehidupan bernegara yang demokratis dibutuhkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreatifitas rakyat. Hal ini sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berdemokrasi yang tidak mengabaikan kepentingan individu maupun kelompok. Namun sekalipun sudah terdapat pengaturannya, dalam ada kalanya kita menemukan praktek yang dapat menciderai demokrasi itu sendiri. Misalkan tindakan anarkis dari para demonstran dan balasan yang tak kalah hebatnya dari aparat sebagai alat negara. Keduanya tidaklah dapat dibenarkan dan dapat merusak tatanan kehidupan demokratis yang hendak kita bangun.

Secara garis besar tidakan anarkis dalam sebuah demonstrasi dapat terjadi karena dua faktor utama. Pertama, terjadi akumulasi kekecewaan yang dialami oleh para demonstran karena aspirasi yang mereka sampaikan tidak kunjung didengarkan (apalagi dilakukan). Pengalaman semacam ini terjadi karena kemungkinan aspirasi yang disampaikan tidaklah tepat, kadang kala asbun (asal bunyi) bahkan tidak dipungkiri memang ada oknum yang menjadikan demonstrasi sebagai lahan bisnis. Ada kalanya demonstrasi kini tidak lagi dilakukan sebagaimana hati nurani dan aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Kemungkinan lainnya adalah aspirasi yang disampaikan sudahlah tepat dengan hati nurani dan memiliki dasar-dasar yang kuat, namun pemerintah sering kali menganggap itu sebagai angin lalu (baca: bebal). Disinilah peranan media masa sebagai pengawal demokrasi non pemerintah untuk mengungkap suatu fakta, agar tercipta mekanisme kontrol sosial oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Kedua, minimnya penjiwaan akan hakikat demonstrasi serta kurangnya pemahaman hak dan kewajiban masing-masing pihak baik rakyat maupun pemerintah, dalam hal ini kepolisian. Kadang kita lupa bahwa dalam kebebasan kita menyampaikan pendapat juga terdapat hak-hak dan kebebasan orang lain. Kadangkala nilai-nilai moral yang diakui secara umum juga terlupakan dengan gegap gempitanya spirit menegakkan kebenaran. Bahkan anarki menjadi peristiwa yang lumrah untuk para demonstran di sebagian wilayah Indonesia. Di sisi lain kepolisian acapkali melakukan tindakan kekerasan terhadap para demonstran, hal ini secara nyata telah mengingkari hak kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh undang-undang. Seringkali pemerintah sebagai alat negara lupa akan hakikatnya, mereka ada untuk menjamin hak-hak antar rakyat agar tidak bersinggungan satu sama lain. Dalam rangka penjaminan itu alat negara semestinya tidak terpancing dalam kondisi apapun.

***