PURWOKERTO - Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi (RUU PT).
Sikap tersebut terungkap dalam diskusi publik bertajuk ”Bahaya RUU PT Bagi Pendidikan Tinggi Indonesia” di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).
Salah satu peserta diskusi, Ahmad Sucipto, mengatakan, terkait otonomi keuangan, RUU PT akan melegalkan pungutan untuk mahasiswa. Dia mencium gelagat bahwa pemerintah berusaha melepas tanggung jawabnya pada penyelenggaraan pendidikan. ”Itu bertentangan dengan nilai-nilai Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 Pasal 31.
Sudah digariskan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pemerintah pun berkewajiban menyelenggarakannya,” ucapnya pada awal diskusi yang digelar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Riset dan Kajian Ilmiah Rhizome, Gerakan Mahasiswa Pembebasan serta Perpustakaan dan Sekolah Rakyat ”Bhinneka Ceria” itu.
Senada, mahasiswa Jurusan Administrasi Negara angkatan 2007, Abietyasakti Narendra, menambahkan, RUU yang tengah digodok oleh pemerintah ini mengindikasikan adanya intervensi kepentingan dari para pemodal. ”Hanya ada kepentingan pemodal, RUU ini tidak berpihak pada rakyat,” kata dia.
Terkait hal itu, Dosen Jurusan Sosiologi, Rahmad Santosa menilai sistem otonomi keuangan yang diterapkan akan menuai kontroversi. Salah satunya adalah biaya pendidikan di PT yang akan semakin mahal. ”Idealnya, penyelenggaraan pendidikan untuk semua warga negara tak memandang kaya atau pun miskin,” paparnya.
Dia menyebutkan, suara mahasiswa dalam diskusi tersebut diharapkan bisa menjadi pertimbangan pihak rektorat maupun pemerintah.*
Sikap tersebut terungkap dalam diskusi publik bertajuk ”Bahaya RUU PT Bagi Pendidikan Tinggi Indonesia” di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).
Salah satu peserta diskusi, Ahmad Sucipto, mengatakan, terkait otonomi keuangan, RUU PT akan melegalkan pungutan untuk mahasiswa. Dia mencium gelagat bahwa pemerintah berusaha melepas tanggung jawabnya pada penyelenggaraan pendidikan. ”Itu bertentangan dengan nilai-nilai Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 Pasal 31.
Sudah digariskan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pemerintah pun berkewajiban menyelenggarakannya,” ucapnya pada awal diskusi yang digelar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Riset dan Kajian Ilmiah Rhizome, Gerakan Mahasiswa Pembebasan serta Perpustakaan dan Sekolah Rakyat ”Bhinneka Ceria” itu.
Senada, mahasiswa Jurusan Administrasi Negara angkatan 2007, Abietyasakti Narendra, menambahkan, RUU yang tengah digodok oleh pemerintah ini mengindikasikan adanya intervensi kepentingan dari para pemodal. ”Hanya ada kepentingan pemodal, RUU ini tidak berpihak pada rakyat,” kata dia.
Terkait hal itu, Dosen Jurusan Sosiologi, Rahmad Santosa menilai sistem otonomi keuangan yang diterapkan akan menuai kontroversi. Salah satunya adalah biaya pendidikan di PT yang akan semakin mahal. ”Idealnya, penyelenggaraan pendidikan untuk semua warga negara tak memandang kaya atau pun miskin,” paparnya.
Dia menyebutkan, suara mahasiswa dalam diskusi tersebut diharapkan bisa menjadi pertimbangan pihak rektorat maupun pemerintah.*
Sumber: http://koranwawasan.blogspot.com/2012/05/mahasiswa-unsoed-tolak-ruu-pt.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar