Kamis, 31 Mei 2012 03:20 WIB
JAKARTA--MICOM: Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) bersikukuh meminta pemerintah dan DPR tidak mengesahkan RUU PT.
ABPPTSI menyatakan telah menyampaikan surat penolakan RUU PT pada Panja RUU PT DPR dengan tembusan ke Mendikbud dan Dirjen Dikti. "Kami telah sampaikan secara rinci alasan dan pertimbangannya. Jadi kami tetap menolak RUU PT disahkan dan sebagai jalan tengahnya kami minta di rombak total,"kata Ketua Umum ABPPTSI Thomas Suyatno di Jakarta, (Rabu (30/5).
Thomas yang juga guru besar Universitas Katolik Atmajaya (Unika) ini mengatakan bahwa selama ini kalangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tidak pernah merecoki pemerintah, "Mengapa kami mesti diatur-atur secara kaku.Sebaiknya Bina dan awasilah secara profesional saja,"cetusnya.
Mantan Rektor Unika ini menegaskan pemerintah melalui Kemendikbud wajib membina PTS dlm pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi secara profesional, dengan tujuan meningkatkan kualitas pada semua aspeknya, berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Begitupun dalam hal otonomi akademik, berikan otonomi sepenuhnya kepada PTS.
"Kami jangan terlalu diberi banyak rambu-rambu yang amat etatis. Sedangkan otonomi nonakademik berikan otonomi sepenuhnya kepada badan penyelenggara atau ayasannya.,"jelas Thomas.
Sebaliknya, kata dia, jika ada pelanggaran, jatuhkan sanksi yang bersifat edukatif. Misalnya,pimpinan PTS dan atau badan penyelenggara atau yayasan dipanggil dan diberikan penjelasan atas kesalahan pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya diberikan bimbingan cara memperbaiki.
"Jadi caranya mendidik. Bukan langsung diberikan sanksi mematikan atau diancam-ancam. Selenggarakan berbagai jenis workshop untuk PTS, guna meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan," pungkas Thomas Suyatno. (Bay/OL-2)
ABPPTSI menyatakan telah menyampaikan surat penolakan RUU PT pada Panja RUU PT DPR dengan tembusan ke Mendikbud dan Dirjen Dikti. "Kami telah sampaikan secara rinci alasan dan pertimbangannya. Jadi kami tetap menolak RUU PT disahkan dan sebagai jalan tengahnya kami minta di rombak total,"kata Ketua Umum ABPPTSI Thomas Suyatno di Jakarta, (Rabu (30/5).
Thomas yang juga guru besar Universitas Katolik Atmajaya (Unika) ini mengatakan bahwa selama ini kalangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tidak pernah merecoki pemerintah, "Mengapa kami mesti diatur-atur secara kaku.Sebaiknya Bina dan awasilah secara profesional saja,"cetusnya.
Mantan Rektor Unika ini menegaskan pemerintah melalui Kemendikbud wajib membina PTS dlm pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi secara profesional, dengan tujuan meningkatkan kualitas pada semua aspeknya, berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Begitupun dalam hal otonomi akademik, berikan otonomi sepenuhnya kepada PTS.
"Kami jangan terlalu diberi banyak rambu-rambu yang amat etatis. Sedangkan otonomi nonakademik berikan otonomi sepenuhnya kepada badan penyelenggara atau ayasannya.,"jelas Thomas.
Sebaliknya, kata dia, jika ada pelanggaran, jatuhkan sanksi yang bersifat edukatif. Misalnya,pimpinan PTS dan atau badan penyelenggara atau yayasan dipanggil dan diberikan penjelasan atas kesalahan pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya diberikan bimbingan cara memperbaiki.
"Jadi caranya mendidik. Bukan langsung diberikan sanksi mematikan atau diancam-ancam. Selenggarakan berbagai jenis workshop untuk PTS, guna meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan," pungkas Thomas Suyatno. (Bay/OL-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar