Alat Membungkam Akademisi?

Sumber GATRA menyebutkan, ada kepentingan tertentu di balik penyusunan RUU PT ini. "Otonomi perguruan tinggi sengaja dibungkam agar tidak ada suara kritis dari kampus. Suara kampus, terutama dosen, akan mudah diarahkan untuk kepentingan partai tertentu di Pemilu 2014," kata sumber itu. Sejak RUU ini dibahas di Dewan Pendidikan Tinggi pada September 2010 hingga menjadi hak inisiatif DPR, banyak kejanggalan yang terjadi.

Jika RUU PT jadi disahkan DPR, kata sumber tadi, maka suara-suara kritis kampus, terutama dosen, bisa dibungkam dengan cara mutasi yang menjadi kewenangan menteri atau kampus terancam tidak diberi dana oleh pemerintah. Menurut sumber GATRA pula, Djoko Santoso disebut-sebut berambisi menjadi Menteri Pendidikan pada 2014 jika mereka dianggap "berjasa" meloloskan RUU ini menjadi undang-undang.

Menurut versi sang sumber, itu sebabnya, lewat PP 66/2010, pemerintah menekan Mendikbud untuk segera "membenahi" ketujuh kampus eks BHMN itu agar segera beralih status menjadi BLU atau satker di bawah Kemendikbud. Jika sudah beralih status, akan sulit bagi ketujuh perguruan tinggi eks PT BHMN itu menjadi otonomi. "Pasalnya, nanti dalam RUU PT, ketujuh eks PT-BHMN ini tidak otomatis menjadi perguruan tinggi badan hukum. Semua tergantung penilaian menteri," ujar sumber tadi.

Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Prof. Djoko Santoso, membantah anggapan adanya kepentingan pribadi, apalagi ambisi menjadi menteri. "Selentingan dari siapa? Memangnya presidennya Anda?" kata Djoko sambil tertawa kepada GATRA. Ia menilai RUU itu tidak memberi kewenangan besar kepada pemerintah yang mengekang perguruan tinggi. "Paling mungkin hanya menempatkan dalam jabatan pimpinan. Tidak sampai pada tataran operasional," ujarnya.

Soal mutasi dosen dan pencabutan gelar, lanjut Djoko, akan tetap menjadi kewenangan perguruan tinggi. Kewenangan menteri, menurut dia, tetap harus ada dalam otonomi perguruan tinggi. "Jangan sampai lepas betul karena ketika ada masalah, bisa dibantu langsung oleh pemerintah. Pemerintah, lewat peraturan pemerintah, memberikan otonomi. Tidak bisa bebas sebebas-bebasnya," Djoko menambahkan.

Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, juga menanggapi dingin tudingan itu. "Tidak benar. Itu informasi ngawur," katanya melalui pesan pendek kepada GATRA. Soal substansi RUU PT, Dipo menyatakan, itu sepenuhnya urusan Mendikbud. Sekretariat Kabinet (Setkab) tidak berurusan dengan penyusunan RUU, melainkan Sekreteriat Negara (Setneg). "Saya dan jajaran Setkab tidak urus RUU. Setneg yang urus RUU," ujarnya. (MAG)

Sumber: http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/13719-alat-membungkam-akademisi

Otonomi Kampus Terancam Diberangus

RUU Pendidikan Tinggi mendapat banyak kritik pedas. Dituding memberangus otonomi perguruan tinggi. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah lewat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ikut campur dalam tata kelola perguruan tinggi dinilai kelewat besar. NKK/BKK model baru? ---

Para profesor juga manusia, jadi bisa galau juga. Mencurahkan isi hati pun jadi jalan keluarnya. Kamis pekan lalu, rombongan guru besar yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Tujuh Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) mendadak bertandang ke kantor majalah GATRA.

Mereka datang untuk mencurahkan kerisauan hati mereka terhadap isi Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) yang rencananya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu dekat ini.

RUU itu, dalam pandangan para akademisi tadi, berpotensi memberangus kemandirian atau otonomi perguruan tinggi. "RUU ini berpotensi menjadi NKK/BKK jilid kedua, bahkan lebih kejam," kata sosiolog dari Univesitas Indonesia (UI), Imam B. Prasodjo, yang ikut hadir dalam acara itu. Ia melihat, RUU PT memberikan kewenangan terlalu besar bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk terlibat dalam pengelolaan perguruan tinggi.

Bagaimana reaksi para petinggi pendidikan? Mendikbud Muhammad Nuh tegas membantah semua tudingan itu. "Saya jujur, nggak ada kepentingan politik. Menurut saya, RUU ini jauh dari intervensi politik berkaitan dengan 2014. Nggak tahu, ya, kalau ada yang baca seperti itu," katanya kepada GATRA. Ia menilai RUU ini malah akan menjadi RUU yang pro-rakyat karena menjamin akses 20% masyarakat miskin terhadap pendidikan tinggi.

Dari kalangan DPR, Herry Akhmadi tidak mau berkomentar banyak soal penyusunan RUU ini. Soal kepindahannya ke Komisi I, menurut Herry, itu murni rotasi biasa. "Saya tidak digusur, tetapi memang harus pindah komisi karena 11 tahun itu sudah terlalu lama di Komisi Pendidikan," tuturnya. Herry menilai, draf RUU PT banyak memuat hal positif dan tak bakal memberangus otonomi perguruan tinggi. "Karena otonomi itu dalam bidang apa dulu. Jangan lupa, pembatalan Undang-Undang BHP juga karena hal pembatasan otonomi," katanya.

Sementara itu, para rektor dari tujuh universitas BHMN tampaknya tak mau berkomentar soal ini. Rektor UI, Gumilar Rosliwa Sumantri, menolak menanggapi masalah ini. "Saya tak ada waktu," ujarnya kepada Muhammad Gufron Hidayat dari GATRA. Rektor Universitas Sumatera Utara, Syahril Pasaribu, juga tak merespons pertanyaan yang dilontarkan GATRA. Syahril sempat mengangkat telepon dari GATRA. Namun ia enggan menjawab. "Saya sedang sibuk," katanya kepada Averos Lubis dari GATRA.

Hanya Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, yang memberikan tanggapan. Lewat Sekretaris Universitas, M. Hadi Subhan, pihak Unair menyatakan dukungannya terhadap RUU PT. "Harapannya, akan ada perubahan yang lebih baik bagi kampus untuk melaksanakan tugas sosial-akademiknya," ujarnya kepada Arief Sujatmiko dari GATRA. Namun, ia menegaskan, Unair juga mengkritisi kewenangan menteri dalam urusan mutasi dosen. "Justru inilah yang membelenggu kami," ujarnya lagi.

Pengamat pendidikan Dharmantingtyas mengatakan, RUU ini tidak jauh berbeda dengan UU BHP. "Beberapa pasal dalam UU BHP masih dikutip dalam RUU PT dengan menggunakan istilah berbeda, tetapi dengan semangat sama," katanya kepada Ade Faizal Alami dari GATRA. Jika tak ada perubahan ketika disahkan nanti, Dharmaningtyas menyatakan akan mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. "Pasti ada pengajuan itu. Sudah siap-siap semua," ujarnya.

M. Agung Riyadi, Haris Firdaus, Sandika Prihatnala, dan Birny Birdieni

(Lapuran Utama majalah GATRA edisi 18/31, terbit Kamis 7 Juni 2012)

Sumber: http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/13723-otonomi-kampus-terancam-diberangus

Tolak RUU Perguruan Tinggi Wujudkan Pendidikan Nasional yang Gratis, Ilmiah dan Demokratis

Oleh: Rusdianto Adit Amoersetya

Pendidikan Berwatak Pasar

Pelaksanaan Pendidikan Indonesia semakin jauh dari harapan, bahkan cenderung inkonsistensi terhadap tujuan dari UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Perbaikan dan peningkatan kualitas Pendidikan adalah syarat utama yang harus terpenuhi dalam mewujudkan tujuan pembangunan, khususnya pembangunan manusia Indonesia.

Ditengah, rendahnya tingkat kualitas pendidikan, pemerintah bukannya malakukan langkah penyelamatan pendidikan nasional, tetapi cenderung membawa pendidikan nasional kearah kehancuran.

Watak sistem pendidikan Indonesia telah berganti jubah meskipun esensinya tidaklah berbeda dengan sistim pendidikan ala Kolonial di jaman Hindia Belanda. Pendidikan nasional hanya “benar-benar mampu” di nikmati oleh golongan berekonomi menengah dan menengah ke atas. Model pendidikan nasional yang sangat kapitalistik, mengakibatkan peran pendidikan nasional semakin berubah haluan menjadi institusi pendidikan yang berwatak mencari keuntungan (Profit). Kondisi ini sangat bertolak belakang dari peranan pendidikan yakni pendidikan yang memanusiakan.

Pendidikan yang rasional kritis dan berkarakter kepribadian nasional hanya akan dapat kita selenggarakan dengan sistim pendidikan yang lebih mengabdi pada kepentingan kemanusian dan pembangunan manusia. Sistim pendidikan yang memanusiakan tentunya bukan sistim yang selama ini di praktekan oleh Negara melalui Pemerintah. Sistem Pendidikan yang berwatak pasar seperti UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) secara subtansinya mengakomodir kepentingan keterlibatan modal asing dalam pendidikan yang berkat perlawanan banyak pihak berhasil di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sekarang pemerintah sedang menggodok sebuah Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU PT), subtansinya tetap sama dengan Undang-Undang Sebelumnya (BHP) yakni komersialisasi pendidikan.

Komersialisasi pendidikan nasional bertujuan membebaskan tanggung jawab Negara dalam bidang pendidikan. Komersialisasi ini mendorong adanya otonomi di lembaga-lembaga Pendidikan seperti Universitas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Upaya pengalihan ini di lakukan untuk mengurangi beban financial pemerintah dan menyerahkan sector pendidikan dalam arena pasar. Sejak era reformasi bergulir atas desakan IMF dan Bank Dunia pemerintah semakin massif menyerahkan pendidikan nasional ke ruang privatisasi pendidikan yang salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi. Secara filosofi, RUU PT mengandung beberapa hal pokok yakni mendorong Otonomi Kampus, Internasionalisasi Pendidikan dan Otonomi Kurikulum.

Pertama : Semangat otonomi kampus

Neoliberalisme semakin mencengkeram pendidikan nasional. Sistem pendidikan sepenuhnya sudah di sesuaikan dengan mekanisme pasar, hal ini di tandai dengan semakin kuatnya dominasi swasta dalam pengelolaan pendidikan. Sedangkan pemerintah maupun DPR begitu konsisten menelurkan kebijakan di bidang pendidikan yang berorientasi bisnis menyebabkan Perguruan Tinggi saat ini, cenderung beroperasi sebagai perusahaan. 

Kemudian konsep BHMN yang digagas oleh pemerintah di tahun 1998 yang pada awalnya untuk membebaskan kampus dari kungkungan birokrasi seperti Orde Baru. Belakangan konsep ini bergulir ke arah otonomi Universitas. Syarat utama bagi komersialisasi pendidikan adalah keharusan negara melepaskan peranan dan tanggung jawabnya dalam mengurusi pendidikan. Peranan ini terutama sekali dalam urusan anggaran atau biaya operasional pendidikan. Bantuan pemerintah yang semakin mengecil mengharuskan Universitas mencari inovasi baru dalam memenuhi anggaran operasional pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu pengelola perguruan tinggi harus berfikir ekonomis dalam meningkatkan spesialisasi pemasaran dan perencanaan strategisnya. Dalam rangka spesialisasi ini perguruan tinggi akan memusatkan perhatian pada bidang ilmu yang mempunyai keuntungan komperatif. 

Setelah UU BHP dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka lahirlah anggapan bahwa terjadi kekosongan payung hukum dalam menyelanggarakan pendidikan terutama bagi PT. BHMN. Padahal kenyataannya tidaklah demikian karena UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional begitu eksis di laksanakan oleh pemerintah. Meskipun selalu dikatakan oleh pemerintah bahwa RUU Perguruan Tinggi bukan pengganti UU Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) tapi pada kenyataannya isi kandungan RUU Perguruan Tinggi tidak ubahnya UU BHP. Kenyataan ini dapat kita lihat dari isi RUU Perguruan Tinggi Itu Sendiri.

Pertama: Perguruan Tinggi kembali di klasifikasikan ke bentuk semula, yakni: Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). PTN masih diklasifikasikan lagi menjadi PTN Otonom, Semi otonom dan otonom terbatas. Melalui klasifikasi semacam ini pemerintah memberikan mandat penyelengaraan pendidikan dalam bentuk status badan hukum. Hal yang membedakan hanyalah pada cara pengelolaan keuangan. Akan tetapi secara prinsipil pemerintah melepaskan tanggung jawabnya dalam pengelolaan pendidikan. 

Kedua : Hilangnya peranan pemerintah dalam dunia pendidikan semakin berwujud nyata dalam pengaturan pendanaan pendidikan. Bahkan dalam RUU PT pemerintah tidak tanggung-tanggung melepaskan beban biaya operasional pendidikan kepada mahasiswa. Mahasiswa harus menanggung sepertiga (1/3) biaya operasional pendidikan. Bisa dibayangkan, dengan beban tangungan yang begitu berat, Perguruan Tinggi akan semakin sulit diakses dan potensi mahasiswa yang tidak sangup malanjutkan masa studi di Perguruan Tinggi akan semakin terbuka lebar. 

Ketiga: Perguruan Tinggi baik PTN maupun PTS akan memaksimalkan perolehan anggaran pengelolaan perguruan tinggi lewat penerimaan mahasiswa baru. Jalur peneriman mahasiswa baru di buat beragam (SNPTN, Jalur Undangan, bahkan “jalur KKN” dalam penerimaan mahasiswa baru dari keluarga mampu) dengan tingkat nilai pembayaran yang berdeda. Dalam tahun ajaran 2011/2012 untuk registrasi setelah melewati ujian SNMPTN maupun ujian mandiri, setiap peserta didik harus membayar nilai yang cukup tinggi yakni Rp.7,5 juta bahkan bisa sampai nilai ratusan juta rupiah. Pembayaran ini diluar biaya pendaftaran mahasiswa baru yang juga jenis pembayarannya sangat beragam tergantung jenis ujian yang di ikuti. 

Kedua : internasionalisasi pendidikan

Ada berbagai alasan yang di kemukakan oleh pemerintah terkait dengan agenda internasionalisasi pendidikan, di antaranya adalah penyelengaraan pembelajaran bertaraf internasional yang akan di lakukan melalui pengintergrasian dimensi internasional dan lintas budaya. Usaha pemerintah menginternasionalisasikan pendidikan sudah di lakukan jauh hari sebelumnya. Perintisan sekolah-sekolah bertaraf internasional adalah salah satu wujudnya. Pemahaman pemerintah yang sangat neoliberalistik melahirkan pikiran-pikiran dan analisis pembangunan pendidikan yang sangat bertolak belakang dengan semangat UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika memang alasan pemerintah masih berdasarkan bahwa internasionalisasi pendidikan bertujuan membentuk masyarakat intelektual mandiri, maka ini salah kaprah, karena syarat pembangunan pendidikan nasional haruslah berakar pada nilai-nilai kepribadian bangsa, bukan dengan jalan mengglobalisasikan pendidikan nasional. Di sisi lain internasionalisasi pendidikan akan semakin membuka ruang kapitalisasi pendidikan. 

Otonomi Universitas telah melahirkan persaingan liar antar perguruan tinggi dalam negeri. Hal ini akan semakin diperparah dengan dibukanya ruang bagi lembaga-lembaga pendidikan asing beroperasi didalam negeri. Sementara, dilain sisi Pendidikan nasional sangat berorientasi pasar. Akibatnya Internasionalisasi pendidikan akan melahirkan persaingan baru antara modal asing dan nasional. Ironisnya, lagi-lagi calon ataupun peserta didik jadi korban persaingan kapital yang bergerak dibidang pendidikan yang berlomba-lomba menggali keuntungan dibidang pendidikan.

Ketiga: Otonomi Kurikulum

Konsep pendidikan nasional yang berwatak dagang, pendidikan hanya di posisikan sebagai penyedia Sumber Daya Manusia murah. Sebagai syarat Sumber Daya Manusia murah ini dapat terpakai di pasar tenaga kerja maka pendidikan harus menyediakan pengetahuan yang berkesesuaian dengan logika dan kebutuhan pasar. Hal ini akan mendorong lembaga-lembaga pendidikan menyediakan kurikulum yang memiliki nilai jual dan menghapuskan semua kurikulum pendidikan yang tidak produktif bagi pasar.

Cerminan tingkat kemajuan suatu bangsa adalah pada tingkat kualitas pengetahuan suatu bangsa, membangun manusia Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dengan membangun pendidikan nasional. Oleh karena itu pembangunan pendidikan nasional harus mampu menterjermahkan nilai-nilai kepribadian, pengetahuan dan sejarah bangsa dalam bentuk kurikulum pendidikan.

Kewajiban Pemerintah Terhadap Pendidikan

Tujuan dari perjuangan panjang bangsa untuk memerdekakan diri dari jajahan imperialisme adalah mencapai Indonesia yang kehidupan masyarakatnya adil dan makmur. Seperti yang selalu di katakan oleh Bung Karno, kemerdekaan politiklah yang akan menjadi jembatan emas mencapai masyarakat indonesia adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur yang dimaksudkan Soekarno tidak cukup hanya sebatas sandang dan pangan akan tetapi juga akses masyarakat terhadap pendidikan. Sehingga kemerdekaan bangsa dalam menentukan arah pembangunan pendidikan nasional akan sangat berpengaruh. Kemerdekaan inilah yang tidak di miliki oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan nasional saat ini. Kepentingan Neoliberalisme yang dijalankan oleh pemerintah menghilangkan kemerdekaan Negara dalam menentukan sikap terhadap pengalokasian anggaran pendidikan dan perlindungan terhadap pembangunan pendidikan nasional. 

Lempar tanggung jawab terhadap pembiayaan pendidikan semakin terlihat dalam Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU PT) yang memberikan ruang semakin luas kepada swasta dalam mengelola pendidikan akan berakibat semakin hancurnya karakter pendidikan nasional. Tangung jawab pendidikan yang di serahkan pada swasta akan menyebabkan tanggungan beban pendidikan akan semakin menyengsarakan peserta didik, pendidikan akan semakin menjadi barang komoditi yang diperjualbelikan. Tingginya biaya pendidikan dan tanpa adanya perlindungan dari pemerintah, akses pendidikan bagi mayoritas masyarakat miskin Indonesia akan semakin sulit. Pembukaan akses yang seluas-luasnya bagi rakyat dalam mengenyam pendidikan adalah prioritas utama yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan nasional. 

Ketika Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU PT) tetap akan disahkan dan dijalankan oleh pemerintah, maka keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama secara nasional akan menjadi mustahil untuk diwujudkan. Terutama bagi kaum miskin yang mayoritas menghuni bangsa indonesia.

Tujuan pendidikan yang berkepentingan mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan terwujud dalam pendidikan yang berorientasi pada kepentingan profit modal. Pendidikan tidak membawa transformasi sosial dalam masyarakat, justru menjadi sumber utama eksploitasi kemanusian. Hal ini terbukti dengan anggaran pendidikan yang sangat minim. Anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah pada tahun ini juga tidak ada perubahan signifikan dalam membiayai pendidikan. tahun ini pemerintah hanya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp. 289,9 Triliun.

Alokasi anggaran pendidikan meskipun dalam logika pemerintah sudah cukup besar. Tetapi tetap saja alokasi anggaran pendidikan ini sangat minim dan begitu kontradiktif dengan tingginya angka putus sekolah atau jika dibandingkan dengan kesuksesan pendidikan di Negara-Negara Amerika Latin, misalkan, Venezuela yang menggratiskan pendidikan di semua jenjang pendidikan.

Pendidikan nasional berbasis kurikulum pasar akan menghalangi peserta didik untuk mengasah pikiran dan mewujudkan potensi, hanya akan merenggut kebebasan belajar anak didik. Sehingga kita tidak dapat membiarkan sistem pendidikan yang menghancurkan nilai-nilai luhur dan persatuan bangsa.

Pemerintah sudah sewajibnya melakukan hal-hal berikut:

1. Menggratiskan pendidikan di semua jenjang, dengan jalan pembiayaan dari Alokasi anggaran APBN yang lebih Besar serta mencabut semua perundangan-undangan (neoliberal) yang memberikan ruang komersialisasi pendidikan seperti UU Sisdiknas, RUU Perguruan Tinggi dll, untuk mewujudkan Pendidikan Nasional yang Gratis, Ilmiah dan Demokratis


2. Memperbaiki dan menambah infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia sampai memenuhi standar kualitas yang memadai, lengkap dan modern.


3. Mengubah Kurikulum pendidikan dengan kurikulum yang lebih demokratis, humanis, produktif, dan Modern sebagai jalan Industrialisasi Nasional (penciptaan lapangan kerja) untuk kesejahteraan rakyat.

Sumber:  http://edukasi.kompasiana.com/2012/06/06/tolak-ruu-perguruan-tinggi-wujudkan-pendidikan-nasional-yang-gratis-ilmiah-dan-demokratis/

Kontroversi RUU PT, Ditolak atau Diterima?

Mahasiswa sudah seharusnya berpikir kritis dalam menghadapi berbagai permasalahan, baik skala kampus maupun dalam lingkup nasional. Kementerian Sosial Politik BEM ITS mengajak segenap Keluarga Mahasiswa (KM) ITS ikut mengkaji Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT). Rencana kebijakan baru itu diluncurkan oleh pemerintah awal tahun ini. Pusat Kajian Strategis (Pukat) RUU PT berlangsung Selasa (29/5) malam.

Gedung M-Web, ITS Online - Nuansa penuh kritik sangat terasa di lantai satu gedung M-Web. Banyak argumen terlontar seputar RUU PT tersebut. Banyak yang menganggap beberapa pasal yang diajukan tidak sesuai untuk diterapkan. Poin utama yang dibahas dalam Pukat berkaitan dengan komersialisasi, otonomi, kemahasiswaan dan liberalisasi. Ada beberapa hal yang ditelaah menyangkut komersialisasi. Dalam beberapa pasal tersirat bahwa pendidikan tinggi termasuk sebagai badan usaha yang profit-oriented. Alasannya, karena negara mengurangi subsidi biaya oprasional perguruan tinggi. Kebijakan tersebut ada kaitannya dengan bidang otonomi, yang meliputi penekanan seputar pengelolaan keuangan kampus sendiri. Pengelolaan keuangan kampus yang mandiri diduga akan memudahkan pendanaan dari pihak birokrasi. Hal tersebut diduga akan memudahkan pula penarikan biaya kepada mahasiswa. Lebih banyak lagi poin yang dibahas mengenai dunia kemahasiswaan. Yang paling utama menyangkut liberalisasi pendidikan. Liberalisasi ini berhubungan erat dengan pasal 114 ayat 1 yang berisi pernyataan bahwa perguruan tinggi di negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Indonesia. Halimatus Dwi Sa'dyah, Sekretaris Menteri Kementrian Sosial BEM ITS menjelaskan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut. Perguruan tinggi yang berasal dari luar negeri akan bisa membuka cabang di Indonesia. Pengaruhnya akan terasa terhadap minat akademik pelajar Indonesia. Selain persaingan antar perguruan tinggi, sangat mungkin pula terjadi degradasi kebudayaan lokal. Hasil kajian malam itu bakal dibahas lebih lanjut dalam tatanan jurusan. ''Mulai minggu ini akan diadakan safari HMJ,'' jelas Halima. Isu seputar RUU PT sendiri telah dibahas sejak bulan Maret. Namun, berita tersebut kurang sempat kalah pamor dengan wacana kenaikan BBM. Setelah berdiskusi dengan semua KM ITS, aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pihak birokrasi. BEM ITS juga turut bertukar kajian dengan beberapa perguruan tinggi negeri seputar adanya RUU PT. ''Kami harap RUU PT tidak jadi disahkan dan dikaji lebih dalam lagi oleh pemerintah,'' tutup Halima. (sha/lis) Sumber: http://www.its.ac.id/berita.php?nomer=10447

Perguruan Tinggi Swasta Bersikukuh Tolak Pengesahan RUU PT

Penulis : Syarief Oebaidillah

Kamis, 31 Mei 2012 03:20 WIB

JAKARTA--MICOM: Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) bersikukuh meminta pemerintah dan DPR tidak mengesahkan RUU PT.

ABPPTSI menyatakan telah menyampaikan surat penolakan RUU PT pada Panja RUU PT DPR dengan tembusan ke Mendikbud dan Dirjen Dikti. "Kami telah sampaikan secara rinci alasan dan pertimbangannya. Jadi kami tetap menolak RUU PT disahkan dan sebagai jalan tengahnya kami minta di rombak total,"kata Ketua Umum ABPPTSI Thomas Suyatno di Jakarta, (Rabu (30/5).

Thomas yang juga guru besar Universitas Katolik Atmajaya (Unika) ini mengatakan bahwa selama ini kalangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tidak pernah merecoki pemerintah, "Mengapa kami mesti diatur-atur secara kaku.Sebaiknya Bina dan awasilah secara profesional saja,"cetusnya.

Mantan Rektor Unika ini menegaskan pemerintah melalui Kemendikbud wajib membina PTS dlm pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi secara profesional, dengan tujuan meningkatkan kualitas pada semua aspeknya, berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Begitupun dalam hal otonomi akademik, berikan otonomi sepenuhnya kepada PTS.

"Kami jangan terlalu diberi banyak rambu-rambu yang amat etatis. Sedangkan otonomi nonakademik berikan otonomi sepenuhnya kepada badan penyelenggara atau ayasannya.,"jelas Thomas.

Sebaliknya, kata dia, jika ada pelanggaran, jatuhkan sanksi yang bersifat edukatif. Misalnya,pimpinan PTS dan atau badan penyelenggara atau yayasan dipanggil dan diberikan penjelasan atas kesalahan pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya diberikan bimbingan cara memperbaiki.

"Jadi caranya mendidik. Bukan langsung diberikan sanksi mematikan atau diancam-ancam. Selenggarakan berbagai jenis workshop untuk PTS, guna meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan," pungkas Thomas Suyatno. (Bay/OL-2)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2012/05/31/323158/293/14/Perguruan-Tinggi-Swasta-Bersikukuh-Tolak-Pengesahan-RUU-PT

RUU PT, Investasi Sosial dan Ancaman Doktrin Ideologi Ala Neo Liberal

“Semakin tinggi sekolah bukan berarti semakin menghabiskan makanan orang lain. Harus semakin mengenal batas.” (Pramoedya Ananta Toer)

"Apa lagi yang bisa dibanggakan dari menteri pendidikan kita? Sekolah saja semakin mahal, mana mungkin rakyat bisa sekolah, apalagi minta rakyat cerdas ?" cetus salah satu teman, dicelah obrolan siang kemarin.. Wajahnya terlihat begitu muram, tangannya meremas-remas kertas yang ada digenggamannya lantas dilemparkannya jauh-jauh. Aku ambil kertas itu, setelah ku pelototi ternyata kertas tersebut berisi draft Rancangan Undang-undang Perguruan Tinggi (RUU PT) yang yang sedang ramai diperdebatkan oleh pelbagai kalangan. Batinku berkata, “pantaslah kalau dia marah”. Tiba-tiba teman tadi berteriak keras sambil mengacungkan jari telunjuknya kelangit  “Hanya satu kalimat pak menteri, jangan komersilkan pendidikan Indonesia, berpihaklah pada rakyat miskin". Letupnya.

 
Setelah Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). berhasil digagalkan oleh mahkamah konstitusi melalui judicial review pada tanggal 31 Maret 2010, Kini dunia pendidikan Indonesia kembali digegerkan oleh Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU PT). Sebuah Rancangan Undang-Undang yang direncanakan sebagai pengganti UU BHP, untuk dijadikan payung hukum dari pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia.

 
Namun, RUU PT juga bernasib sama dengan UU BHP. Banyak kalangan dari berbagai elemen masyarakat yang menggugatnya. Secara substansial, penolakan tersebut dikaitkan dengan isu proyek neoliberalisasi pendidikan nasional, yang digerakan oleh para pemodal  multinasional. Kepentingannya jelas yaitu ingin menjajah dan menghancurkan pembangunan jangka panjang SDM Indonesia, sekaligus menjadikan pendidikan di Indonesia sebagai lahan bisnis untuk mencari keuntungan.

  
Isu privatisasi (liberalisasi) pendidikan kembali menyeruak ketika beberapa point dalam pasal dan klausul RUU PT masih kembar makna dengan UU BHP. Beberapa pasal bermasalah yang dianggap paling krusial tersebut adalah di pasal 69, tentang otonomi yang diberikan kepada PT Badan Hukum, yakni “wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi” (ayat 3e), pasal 79, tentang ajaran konyol dari pemerintah, agar rakyat membudayakan tradisi berhutang pada negara, yaitu adanya “pinjaman dana” sebagai hak mahasiswa jika ia tidak sanggup membiayai pendidikannya, pasal 94, tentang diperbolehkannya perguruan tinggi asing untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mendirikan cabang di Indonesia, dan sejumlah pasal lainnya yang dikhawatirkan mengancam keberlanjutan pendidikan kita.

Bahkan, dipekirakan draft RUU PT yang mengatur sekitar 95 pasal tersebut banyak yang bersifat teknis dan berpotensi melahirkan banyak UU baru. Cara pandang pendidikan daripemangku kebijakan yang masih terpilah-pilah yaitu pendidikan berdasarkan pendidikan tinggi, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kedokteran, dan lain sebagainya hal itulah yang menjadi kambing hitamnya. Padahal, semestinya bangsa ini memiliki satu kesatuan peraturan yang utuh dalam pendidikan, yaitu UU Pendidikan & Kebudayaan.
Secara substansial beberapa pasal yang dipersoalkan dalam RUU PT tersebut, jauh sebelumnya sudah menjadi isu yang terus bergulir dan sudah jamak diketahui oleh masyarakat. Semenjak dibuat dan digulirkannya proyek Undang-undang Badan Hukum Milik Negara (BHMN)sebagai payung hukum pendidikan Indonesia. Seruan untuk menolak privatisasi dan komersialisasi kampuspun, keras sering terlontar dan dikoarkan oleh banyak kalangan tatkala itu.

Namun, dalam RUU PT, ada pasal-pasal yang harus disikapi secara serius. Salah satunya adalah tentang diperbolehkannya perguruan tinggi asing untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mendirikan cabang di Indonesia. Dengan adanya pasal ini, hal yang paling ditakutkan adalah ketika perguruan tinggi asing diberikan kebebasan dalam pengembangan dan merancang kegiatan belajar mengajar, terlebih pengembangan kurikulum pendidikannya. Sehingga bisa saja perguruan asing tersebut membawa misi dakwah untuk menyebarkan paham ideologi liberalnya kedalam negeri. Investasi sosial yang didapatkan tentunya sangat besar sekali. Sudah jelas pelajar yang dapat duduk dibangku perkuliahan tersebut pasti hanyalah orang-orang tajir dan anak para pejabat eselon. Maka jangan kagum, jika dikemudian hari banyak para pekerja diperusahaan bankir internasional semacam “IDB, WTO, dan IMF” yang berasal dari pribumi. Ketika hegemoni dan jaringan yang dibangun oleh kedua pihak tersebut sudah memiliki hubungan emosional yang sangat lekat, maka dengan model “link n match” para pemuda jebolan universitas asing itu akan disuplai secara terus menerus untuk menjadi antek dan agen kapitalis yang berkaliber internasional. Tanpa adanya proteksi nilai kebangsaan dalam klausul ini, pendidikan tidak hanya berpotensi untuk dikomersialisasi oleh kekuatan pemodal asing saja, tetapi juga rawan dijadikan sebagai tempat untuk menanamkan ideologi liberal sebagai landasan pemikiran dari luar ke Indonesia.

Jerat Neoliberalisme
Munculnya privatisasi (liberalisasi) pendidikan tinggi adalah konsekwensi dari perjanjian yang telah disepakati oleh pemerintah dengan organisasi perdagangan dunia, World Trade Organization (WTO). Pemerintah RI telah meratifikasi WTO melalui UU No 7/1994, yang menganggap bahwa pendidikan tinggi adalah salah satu jasa dari 12 sektor jasa lainnya yang bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan. Dengan demikian, sejak saat itu Indonesia menjadi salah satu anggota WTO yang memiliki kewajiban untuk menaati segala aturan main yang ada di dalamnya. Sedangkan mekanismenya diatur dalam GATS (General Agreement on Trade in Services),.

Melihat fakta tersebut, jelas, bahwa pendidikan di indonesia sudah terjerat dalam jejaring proyek neoliberalisme internasional. Dalam hal ini kapitalisme, selalu ingin menjadikan segala sesuatu sebagai komoditas yang dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan, maka kampus pun dilirik menjadi target tempat untuk dibisniskan. Proyek privatisasi kampus, yang dalam banyak hal adalah keinginan para pemilik modal (kapitalis) yang hendak dijalankan melalui status kampus menjadi RUU PT, merupakan upaya nyata untuk meradikalisasi kapitalisme (neo-liberal) ke dalam dunia pendidikan. Model bisnis pendidikan seperti ini tentunya menimbulkan persoalan yang begitu sistemik. Mahalnya biaya pendidikan, ekslusivisme pendidikan dan elitisme pendidikan, adalah beberapa ekses yang tidak dapat dihindari lagi. Bahwa nanti hanya orang-orang kaya yang hanya bisa menempati bangku pendidikan itu sangat mungkin terjadi.

 
Kini pendidikan bukan lagi dilihat sebagai pelayanan dari negara terhadap warga negara yang sifatnya wajib, tetapi menjadi sektor jasa yang layak diperjual belikan. Kini kapitalis benar-benar ingin menguasai pendidikan dengan cara melakukan pengambilalihan, bukan sekedar mengintervensi. Nantinya pendidikan benar-benar akan menjadi lembaga untuk memperjual belikan jasa proses pembelajaran ,materi dan pengetahuan , hingga sertifikat. Karena tidak dibiayai oleh pemerintah maka mahalnya akan minta ampun.

Liberalisasi dan privatisasi pendidikan tinggi bukan hanya problem “otonomi” atau “akses”. Ia juga menjadi agenda institusi keuangan internasional untuk membajak pendidikan dengan agenda neoliberal yang sarat-kepentingan asing. Pendidikan sejatinya adalah pembentukan karakter. Tanpa adanya proteksi nilai kebangsaan maka adalah sebuah ancaman besar bagi dunia pendidikan Indonesia.

Kesadaran pengambil kebijakan negara terhadap tanggung jawab untuk memikul amanat fundamental UUD 1945 dalam hal “mencerdaskan kehidupan bangsa” dengan menyediakan pendidikan yang baik bagi segenap warganya. Ini sangat diharapkan oleh semua elemen masyarakat. Hal itu bisa dianggap sebagai pengingkaran terhadap tujuan Proklamasi 1945 apabila RUU PT benar-benar disahkan.

Sampai sekarang pemerintah tetap bersikukuh pada argumentasi bahwa hanya dengan meng-RUU PT-kan dunia pendidikan, maka pendidikan nasional akan maju dan bisa bersaing didunia internasional, khususnya perguruan tinggi yang sedang berakselerasi menuju World Class University, terutama UNS. Namun, argumentasi ini ditolak mentah-mentah oleh berbagai kelompok dan elemen masyarakat. RUU PT sebagai bukti lepas tanggung jawabnya pemerintah untuk membiayai pendidikan nasional, sekaligus merupakan proyek liberalisasi dan privatisasi pendidikan,  yang sangat menyengsarakan rakyat kecil dalam memperoleh akses pendidikan yang layak, maka harus “digagalkan”.

Qodri Rahmanto

Sumber: http://motivasifkipuns.blogspot.com/2012/05/ruu-pt-investasi-sosial-dan-ancaman.html